Contoh contoh skripsi ini sangat cocok bagi teman teman yang sibuk bekerja, tidak punya banyak waktu untuk menyusun skripsi. Setelah teman teman memiliki contoh skripsi dari Skripsibagus.Com ini bisa langsung memilih judul yang sesuai dengan kemampuan, setelah judul disetujui bisa langsung menyusun proposal dan skripsi karena sudah ada panduan skripsi lengkapnya. Jadi tidak perlu khawatir lagi dalam menyusun skripsi.
Contoh 114 Skripsi Hukum Perdata Most Recommended Terbaik
STUDI TENTANG TUSSENKOMST DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA WARISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN.
Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.
Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.
Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).
Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.
PT Badan Usaha Nagari Sebagai Wadah Menghadapi Globalisasi Di MInangkabau. In: Seminar Jurusan Perdata Fakultas Hukum Unand, 2007, Padang.
ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang).
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK.
Kekuatan Bukti Tertulis yang Dibantah dalam Perkara Perdata No. 40/PDT.G/ 2001 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP SUKU CANIAGO DI KECAMATAN PADANG UTARA OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II TANJUNG PATI.
PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA (Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau).
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG.
PEMULIHAN HAK ATAS HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN YANG SAH ( KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 46 /PUU-VIII/2010 ).
PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMBRISAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.
PERAN ADVOKAT MEMBERIKAN JASA HUKUM DALAM BERPERKARA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO3 DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1B BUKITTINGGI.
STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUUVIII/ 2010. Undergraduate thesis, Faculty of Law.
STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). Undergraduate thesis, Faculty of Law.
KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. Undergraduate thesis, Faculty of Law.
Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertingalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat yang Merugikan Ahli Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Syarat Penetapan Pengadilan Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara).
Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Force Majeure ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kekuatan Email sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata.
Jatuh Tempo Pembayaran Jasa Perawatan Pesawat Batavia Air oleh Perseroan Terbatas Metro Batavia terhadap Perseroan Terbatas Garuda Maintenance Facility ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pemberian Infus Diduga Kadaluwarsa Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pengantar Hukum Waris Perdata Barat. Laros, Sidoarjo. ISBN 979-978-25-6314-8
Tanggung Gugat PT. Indonesia Air Asia atas Tidak Diberikannya E-Gift Voucher kepada Anastasya Akibat Keterlambatan Jadwal Penerbangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Pihak PT. Cawan Mas terhadap Kaka Personil Band Slank atas Pemuatan Foto pada Botol Minuman Keras Produksi Cawan Mas Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pelita Propertindo Sejahtera kepada Pembeli Apartemen Palazzo Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Telkomsel atas Pengurangan Kuota Fair Usage dan Bandwidth Flash kepada Pelanggan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pengakuan Ayah Biologis terhadap Anak Sumbang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
AKIBAT HUKUM PERATIFIKASIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: STUDI KASUS KONVENSI PALERMO 2000
EKSISTENSI HAK ATAS MATERI PORNOGRAFI BERDASARKAN NORMA KESUSILAAN.
Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Tanggung Gugat PT. Telkom Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan Tetap dengan Paket tagihan Tetap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Bedasarkan Hukum Islam.
Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas BM Terhadap Penjualan Aset Perusahaan.
Perlindungan Hukum Pembeli Rusunami KR Atas Kepailitan Pengembang Perseroan Terbatas MSS.
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Beredarnya Permen Karet Perangsang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahub 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penerapan Asas Kebebasan Penerbangan Menurut Konvensi Chacago Tahun 1944 Sehubungan dengan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Terkait Asean Open Sky 2015.
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.
Tanggung Gugat Auto 2000 Cabang Karawang Atas Pemberian Pelek Ban Cadangan yang Tidak sesuai dengan Spesifikasi.
Reimplementasi Hukum Pidana Korupsi Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah
Tanggung Gugat Asuransi Jiwa Bersama Buiputera 1912 Atas Meninggalnya Tertanggung dan Besarnya Jumlah Pertanggungan.
Penerapan Perjanjian lnternasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lmplementasi Kovenan lnternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia. Padjadjaran : Jurnal Ilmu Hukum, 1 (1). pp. 57-77. ISSN 0216-8227
Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi pada label Minuman Bersoda S.
Kedudukan Hukum Terhadap Harta Bawaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G.2007.PN.GS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Anti money laundering regime in Indonesia: Prevention and eradication perspectives
Pertanggungjawaban Pidana EB sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tanggung Jawab P.T. Vanesa Corporation Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Batang Ayumi Atas Kebocoran Pipa Pembuangan Limbah Ditinjau dari UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perlindungan Hukum bagi Pembeli Bidang Tanah dan/atau Banguna yang Didasarkan Surat Pernyataan Pengampuan.
Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kios Plaza Serpong yang Disita Asetnya Sebagai Barang Bukti Tersangka RT Kasus Bank Century.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Air Baku yang Berbakteri Tinggi di PDAM Surya Sembada Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Perampasan Benda Jaminan Berupa Sebidang Hak Atas Tanah dan Banguna Ruko yang Dilakukan Negara.
Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing.
Harta Besama yang Diperjualbelikan dan Dijamin Tanpa Persetujuan Mantan Istri.
Analisis Yuridis Penerapan Azas Double Jeopardy Oleh Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Italia Tahun 1984 : Amanda Knox Case.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi dari Pengembang.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Garam Pengenyal yang Mengandung Boraks.
Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990.
Perkembangan Konstitusi di Indonesia. In: Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945
Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terhadap Dampak Penambang Pasir Liar Di Sungai Brantas Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana Yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Tertelan Dalam Mesin Atm Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Analisis Kasus Tindakan Pekerja Yang Menolak Mengundurkan Diri Sebagai Pekerja Pada Perusahaan.
Penyelesaian Sengketa Antara Pt Lion Mentari Airlines Dengan Tiga Mantan Pilot Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Upaya Warga Surabaya Terhadap Pemerintah Kota Surabaya Atas Dilepaskannya Tanah Tetapi Belum Dibayar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan.
Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional
Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional
Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Upaya Untuk Menangguhkan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghitungan Nilai Ekspor Kantor Bea Cukai Ditinjau Dari UU RI No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis.
Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Perlakuan Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Penumpang Pengguna Kursi Roda Ridwan Sumantri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Tanggung Jawab Pengangkut Atas Hilangnya Penumpang Kapal Motor Putri Ayu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Informasi Produk yang Tidak Jelas: Studi Kasus Konsumen Korban Penipuan Call Center ATM Palsu
ak Mewaris Adoptandus Yang Tidak Memperoleh Penetapan Dari Pengadilan.
Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Is There any Doubt Regarding Women's Leadership in Indonesia?
Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000
Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Berdasarkan Unclos 1982.
Penggunaan Kode Benang Kuning Pada Kain Grey Rayon Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan elang Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Dym Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Peran IAEA (international Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai.
Tanggung Jawab Pengurus Partai Politiuk Terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buleleng Ditinjau dari Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.
Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata.
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).
Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.
Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengandilan Negeri Karanganyar) Disusun).
KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM SUATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
KEPUTUSAN KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG).
PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta).
Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata dalam Perkara Hutang-Piutang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN DALAM SATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara).
TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (SENGKETA TANAH) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.
STUDI TENTANG TUSSENKOMST DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA WARISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN.
Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.
Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.
Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.
