Banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi hukum, ini bisa terjadi pada siapa saja . Akan lebih sulit lagi bila tidak hati hati dalam menentukan judul skripsi. Contoh judul berikut ini bisa menjadi panduan teman teman mahasiswa dalam menentukan judul skripsi.
Contoh Judul Skripsi 207 Skripsi Lengkap, Mudah dan Terbaik
Tinjauan Yuridis Mengenai tidak diterbitkannya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran terhadap Radio Erabaru yang dilakukan oleh KPI dan KPID Batam.
Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Force Majeure ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Oleh Walikota Surabaya Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Penerapan Kedaulatan Teritorial atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku.
Permohonan Hak Atas Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif.
Analisis Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Dengan Sistem Rangking Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
Pemilihan Ketua Umum Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSi) Tahun 2011 ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Stuta Fifa 2007.
Penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang yang Tidak didasarkan atas Persyaratan Penguasaan Secara Fisik.
Hak Ahli Waris atas Harta Peninggalan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Asal Aceh Yang Berada Di Malaysia Berdasarkan Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi.
Tindakan Pt Abadi Jaya Manunggal Yang Memberhentikan Pekerja Yang Melanggar Disiplin Kerja Ditinjau Dari Uu No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Implikasi Kekebalan dan Keistimewaan Bagi Kepala Negara dalam Kasus Tuntutan Masyarakat Republik Maluku Selatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Berdasarkan Konvensi New York Tahun 1969 Mengenai Misi Khusus.
Tinjauan Yuridis Perbuatan Dewan Transisi Nasional Libya terhadap Muammar Khadafi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.
Pinjam Meminjam dengan Obyek Jaminan Bermasalah Sebagai Tindak Pidana Penipuan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap PT. A dalam Mempekerjakan Anak sebagai Calon TKI ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Perlindungan Hak Cipta atas Gambar Cover Album Lagu di Compact Disc Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Keabsahan Proses Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Analisis Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pemeriksaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 35PK/TUN/2009.
Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kasus PM terhadap Rumah Sakit OI).
Alternative Sanctions as a Primum Remedium in Juvenile Justice. In: 1st Meeting of the Asia Pacific Council for Juvenile Justice APCJJ, 12-15 Juni 2012, Bangkok.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. In: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Konsekuensi Hukum PT Ipi Yang Tidak Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Yang Memerintahkan Untuk Mempekerjakan Pekerjanya Yang Telah Diputus Hubungan Kerjanya.
Pemberatan Sanksi Pidana Atas Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Analisis Praktek Dumping Terhadap Ekspor Sepatu Indonesia Ke Brazil Berdasarkan General Agreement On Tariffs And Trade / World Trade Organization.
Piutang Penerima Hibah terhadap Kewajiban Inbreng.
Pemasangan Alat Orthodontik Cekat oleh Tukang Gigi Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 339/MENKES/Per/v/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Tinjauan Hukum terhadap Klausula Kuasa Mutlak dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Provinsi Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Tindakan Paksa Pemerintah Kabupaten Tangerang Terhadap Pt. Ssi Yang Melanggar Izin Ditinjau Berdasarkan Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pembubaran Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Waria oleh Kelompok Front Pembela Islam Ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Analisis Putusan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 tentang Persekongkolan ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Tindakan Terdakwa yang Tertidur Saat Mengikuti Proses Persidangan di Pengadilan di Tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Tanggung Gugat PT Holcim terhadap X atas Dividen Akibat Akuisisi terhadap PT GND Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Tindakan Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap PT. Mahakarya Inti Buana Yang Telah Melakukan Pelanggaran Outsourcing.
Kajian Hukum atas Makanan Daur Ulang dari Bahan Baku yang Daluwarsa.
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Penolakan Pembayaran Sisa Biaya Sewa Kapal Oleh Pt. Asia Pacific Coalindo Terhadap Pt. Tidarsatu Antarnusa Akibat Perbedaan Kalori Batu Bara Yang Diangkut Ditinjau Dari UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Jari Pasien Putus Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peran Negara-negara dalam Memberantas Perompakan di Perairan Somalia.
Kekuatan Email sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata.
Akibat Hukum Perkawianan yang tidak Memenuhi Rukun Perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
Benda yang diserahkan Secara Fidusia oleh Bukan Pemilik Benda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Pembatalan Merek Yang Sudah Didaftar Pihak Lain Akibat Terlambat Perpanjangan Pendaftaran Sebagai Pendaftar Yang Beritikad Tidak Baik Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
KORUPSI KEPALA DAERAH DAN AKIBATNYA (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA). Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, 5 (1). ISSN 0216-1532
Mafia Pajak Adalah Pelaku Pelanggaran HAM Berat. Jurnal DINAMIKA HAM, 11 (2). ISSN 1410-3982
Pelanggaran HAM dalam Kasus Bripka Tatik Suryaningsih (Perempuan Korban KDRT). Jurnal DINAMIKA HAM, 11 (3). ISSN 1410-3982
Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Kasus Korupsi. Jurnal Yustika, 14 (1). ISSN 1410-7724
Alasan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Desain Industri/2009/PN.Niaga.JKT.PS.
Tanggung Jawab Negara Sierra Leone atas Pemerkosaan yang dilakukan Oleh Tentara Pemberontak terhadap Warga Sipil ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.
Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Sertifikat Tanah yang diatasnya dibangun Rumah Ibadah oleh Pihak Lain.
Analisis dikabulkannya Permohonan Banding Lyl dalam Perkara Pra Peradilan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 01/Pid.Pralan/2007/PT.Sby Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pertanggungjawaban Negara Australia terhadap Indonesia atas Pencemaran Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku dan Korban (Kasus Dibebaskannya Siswi Sekolah Menengah Atas 12 Surabaya Membunuh Bayi Yang Dilahirkan).
Pemberian Nafkah Lampau Suami kepada Istri dalam Proses Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84 K/ag/2009).
Pertanggungjawaban Pidana terhadap NS yang telah Melakukan Perbuatan Sodomi kepada Tiga Belas Anak Laki-laki di Muarojambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Ayah Tirinya sebagai Delik Aduan.
Pertanggungjawaban Negara Libya atas Penembakan yang dilakukan oleh Tentara Libya terhadap Para Demonstran ditinjau dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang (International Convention For The Protection Of Victims Of War).
Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Transaksi Seks Melalui Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tanggung Gugat Ny. SN Terhadap Ny. Mae atas Jual Beli Tanah Seluas 2.358 M2 SHM No.3814 Terletak di Wilayah Kecamatan Kota Magelang.
Pertanggungjawaban Pidana yang dapat dikenakan pada Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Implementing Treaties in Municipal Courts
Tindakan Agresi Oleh Amerika Serikat Serta Perlindungan Penduduk Sipil Terhadap Pakistan : Kasus Unmanned Drones.
Penutupan Gudang Milik Sendiri sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan Sela Yang Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima (analisis Putusan Nomor 353/pid.b/2010/pn.jkt.ut).
Status Kepemilikan Tanah Warisan dari Ibu yang Sama Tapi Ayah yang Berbeda.
Tanggung Gugat Andhika atas Perbanyakan Motif Batik dengan Sistem Printing yang Merupakan Hasil Tiruan Motif Batik Tulis ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Gugatan Istri atas Nafkah Terutang, Kekurangan Nafkah, dan Biaya Pendidikan Anak terhadap Suami.
Tindakan Amerika Serikat Terhadap Para Tahanan Di Penjara Rahasia Milik Badan Intelijen Amerika Serikat Di Bagram-afganistan Menurut Prinsip Fair Trial Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik.
Tinjauan tentang Nota Putih Sebagai Bukti Pembayaran pada Perjanjian Jual Beli Tekstil (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1636K/Pdt/209).
Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Transaksi E-commerce, dalam Kaitannya sebagai Akta Otentik atau Akta dibawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Hir (Herziene Indonesisch Reglement).
Tanggung Gugat PT. Cipta Putera Sejahtera Permai terhadap Perusahaan Daerah Waingapu Bhakti dalam Pembatalan Perjanjian Pembangunan Perumahan RS Dan RSS.
Tindakan Lima Orang Polisi yang Melanggar Tindak Pidana Pornografi dan Melakukan Pemerasan ditinjau dari Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 29 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Langkah Yuridis PT. Bank Niaga terhadap Mustofa Zubaidi atas Perjanjian Kredit dengan Penjaminan Sertifikat Hak Milik yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan Pembebanan Hak Tanggungan.
Permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Arumi Bachsin).
Penyelenggaraan Tender Pipanisasi oleh PT Caltex Pasific Indonesia dengan Menggunakan Sistem Paket di Sumatera ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Contemporary Terrorism in Indonesian Context
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN TENAGA KESEHATAN MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2009
Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Whistle Blower Kasus Korupsi
Tindakan Bagi Rumah Sakit sebagai Upaya Perlindungan Pasien terhadap Kejahatan Korporasi
Tinjauan tentang Gugatan Pembatalan atas Pendaftaran Merek yang Telah Memiliki Tanggal Penerimaan.
Pertanggungjawaban Negara Meksiko Atas Peristiwa Terbunuhnya 72 Imigran Berkebangsaan Amerika Serikat Ditinjau Dari Draft Article On Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts.
Tinjauan Hukum atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. Buma terhadap SYT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 235 K/AG/2008 Tentang Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.
Leisure Class Masyarakat Kapitalis di Indonesia (Relevansi Teori Thoernstein Veblen)
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan dalam Rumah Tangga
Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Etnis Rohingya)
Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Mengenai Diri Suami ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Tanggung Gugat PT. Thomas Jaya dan PT. Putra Dharma Harmoteknik Terhadap PT. PLN (Persero) Dalam Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sumbar Dan Riau.
Penerapan Alasan Pemaaf Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.
Jatuh Tempo Pembayaran Jasa Perawatan Pesawat Batavia Air oleh Perseroan Terbatas Metro Batavia terhadap Perseroan Terbatas Garuda Maintenance Facility ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 622 K/Pdt.Sus/2008 dalam Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perseroan Terbatas Ganda Saribu Utama.
Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pesawat yang dilakukan oleh 9 (Sembilan) Maskapai Penerbangan.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pemberian Infus Diduga Kadaluwarsa Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
The Construction of Law in Order to Escalate the Bilateral Relationship between Indonesia and Timor-Leste
Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Di Era Otonomi Daerah
Pengantar Hukum Waris Perdata Barat. Laros, Sidoarjo. ISBN 979-978-25-6314-8
Tanggung Jawab PT. Garuda Indonesia terhadap Pelanggaran Ketentuan Air Traffic Control ditinjau dari Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
Penggunaan Merek Intel Milik Intel Corporation oleh Hanitio Luwi untuk Barang yang Tidak Sejenis Menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank atas Pemutusan Perjanjian Kredit Secara Sepihak oleh Kreditur (Bank).
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan Konstruksi Serta Pertangjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutaikartanegara.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Indonesia Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa E-Commerce Secara Online Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Perancangan Busana Siap Pakai bagi Masyarakat Urban Kelas Atas dengan Karakter Aktif dan Dinamis.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bank Dari Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime).
Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).
Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.
Pemberlakuan Klausula Buy Back Guarantee dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Pengembang Sehubungan dengan Penyaluran Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).
Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan. Jurnal Iuridica, 3 (2). pp. 160-181. ISSN 2085-9945
Kejahatan Sistematis dalam Proses Kepailitan Debitur oleh Pihak Bank. Jurnal Iuridica, 4 (1). pp. 58-69. ISSN 2085-9945
Peranan Hukum Guna Mendukung Green Building dalam Menumbuhkan Gerakan Ramah Lingkungan. In: Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu: Inovasi Ramah Lingkungan dalam Memperkuat Karakter Bangsa yang Mandiri, Cerdas Berbudi Luhur, 8 Desember 2012, Jakarta.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Kedudukan Surat Pengangkatan Pegawai Swasta Menurut Perspektif Hukum Jaminan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Baku Dalam Transaksi Penyedia Jasa Pengiriman Yang Dilakukan PT.Citra Van.TIKI (Titipan Kilat) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pengawasan Pemerintah terhadap Perseroan Terbatas dalam Meminimalisir Pencemaran Air Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pertanggung Jawaban Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Sebagai Mitra Usaha Pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Sebagai Penjamin (Corporate Guarantor) atas Utang Anak Perusahaan dalam Kepailitan.
Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.
Tinjauan Yuridis Kedudukan Kasus Lumpur Lapindo dan Uang Pengganti Bagi Korban Lumpur Lapindo Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.
Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.
Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Perizinan Penambangan Nikel Berdasarkan Undang-Undang Nomon 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Legal Memorandum Atas Kasus Kepemilikan Hak Cipta Atas Potret Hasil Karya Hewan Terlatih Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan The Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS).
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Alasan Penolakan Bilyet Giro yang Tidak Sesuai dengan Fakta dan Perlindungan bagi Pihak Ketiga Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
Akuisisi Perseroan Terbatas Dihubungkan terhadap Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Tinjauan Normatif Terhadap Pembatasan Berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Uang Merugikan Keuangan Negara.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Perjanjian Baku Pemesanan Rumah Susun Dihubungkan Dengan Asas Keseimbangan Bagi Konsumen.
Pertanggungjawaban Direksi Sebagai Representasi Korporasi Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perlindungan Hukum terhadap Penumpang yang Dirugikan oleh Maskapai Penerbangan Dalam Negeri yang Mengalami Penundaan Keberangkatan (Delay) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Tinjauan Yuridis Penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan Dihubungkan dengan Malpraktik dalam Praktik Kedokteran.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Denda Dalam Proses Keberatan Pajak dan Pemenuhan Prinsip Keadilan Bagi Wajib Pajak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Tinggi dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Utang Piutang.
Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Akhir Sebagai Pengguna Hewan Potong Di Kabupaten Sumedang Di Tinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Dokumen 'Sales Order' Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Peranan Majelis Pengawas Daerah Sebagai Perpanjanangan Tangan Negara Dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PUU-X/2012 Ditinjau Dari Asas Keadilan.
Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bandung dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.
Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Adanya Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Suatu Tinjauan Yuridis Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).
Tinjauan Yuridis Tarian Tradisional dalam Rangka Ekspresi Budaya Tradisional yang Digunakan Warga Negara Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Tinjauan Hukum Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Penerapan Klausula Baku Dalam Transaksi Kredit Sebagai Upaya Untuk Melindungi Nasabah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.286/PDT./G/2007/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.206/PDT/2008/PT.BDG Terkait Sengketa Perjanjian Leasing dengan Jaminan Fidusia antara Tn. Gan Gan Jaya Wibawa (Penggugat) dan PT. Toyota Sastra Finance Service (Tergugat).
Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pengaturan Tindak Pidana Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.
